KANKEMENAG TUBAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Informasi Dikecualikan

Daftar informasi publik beserta ringkasan, penanggung jawab, dan ketersediaan dokumennya.

33 informasi tersedia.

Geser tabel untuk melihat seluruh kolom.

No. Nama Informasi Ringkasan Alasan Dasar Hukum Batas Waktu
13 Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural Draft adalah sesuatu yang belum final dan potensi perubahannya sangat dimungkinkan. Sesuai yang belum final jika dibuka akan berpotensi menimbulkan kegaduhan dan dapat menghambat finalisasi dalam pengambilan Keputusan. — Sampai SK ditandatangani PPK, dan masih bersifat rahasia terbatas.
14 Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Mempublikasikan daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukum disiplin akan berpotensi menimbulkan kerugian secara moril individu pejabat/pegawai, kecuali yang dilakukan oleh pihak berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Selamanya
15 Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan Aib seseorang dimana ini bersifat pribadi dan akan berefek kepada psikologisnya PP 53/2010 Perka BKN 21/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Selamanya
16 Dokumen Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip data Pegawai. Dokumen Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip data Pegawai. Karena informasi ini menyangkut rahasia pribadi seseorang dan apabila dipublikasikan dikhawatirkanya akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. PP 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi publik Selamanya
17 Proses Mutasi (Rotasi, Promosi, pindah tempat tugas) Jabatan Administrasi dan Fungsional Proses Mutasi (Rotasi, Promosi, pindah tempat tugas) Jabatan Administrasi dan Fungsional Hal ini terkait dengan kredibilitas pegawai, serta hal-hal yang terkait dengan alasan adanya proses mutasi akan berdampak pada keriuhan serta berpotensi menimbulkan conflict of interest KMA 550/2022 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Hingga SK. Diterima oleh yang Bersangkutan dan/atau sudah dilantik
18 Penilaian Kinerja PNS Terdiri : SKP, Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja PNS Terdiri : SKP, Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja
  1. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksana- kan tugasnya dan ini bersifat rahasia.
  2. Informasi yang mengungkap data otentik bersifat pribadi.
  1. PP. 30 Tahun 2019
  2. PP. 49 Tahun 2018
  3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022
  4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023
  5. KMA No. 1179 Tahun 2022
 —
19 Dokumen-dokumen pajak Dokumen-dokumen pajak Menjaga kerahasiaan indentitas peserta lelang UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e —
20 Buku kas pembantu (BKP) Buku kas pembantu (BKP)
  1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;
  2. Karena BKP merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan untuk kepentingan pemeriksaan.
 UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e —
21 Hasil pemeriksaan reguler, kasus, khusus, review laporan keuangan, evaluasi/pemantauan Hasil pemeriksaan reguler, kasus, khusus, review laporan keuangan, evaluasi/pemantauan Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum UU 14/2008, Psl. 17; huruf a. —
22 Buku Kas Umum (BKU) Buku Kas Umum (BKU)
  1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;
  2. Karena BKU merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan konsumsi pemeriksaan.
 UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e. —
23 Rekening koran bendaharawan Rekening koran bendaharawan Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e. —
24 BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan untuk keperluan audit BPK/Itjen BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan untuk keperluan audit BPK/Itjen Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Informasi yang berkaitan dengan informasi publik yang diminta belum dikuasai juga tidak dapat di berikan kepada publik PMK120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN Inpres 14/2008 Sampai dengan ada bukti kepemilikan tanah

Showing 13 to 24 of 33 results

Infografis

Lihat