KANKEMENAG TUBAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Informasi Dikecualikan

Daftar informasi publik beserta ringkasan, penanggung jawab, dan ketersediaan dokumennya.

33 informasi tersedia.

Geser tabel untuk melihat seluruh kolom.

No. Nama Informasi Ringkasan Alasan Dasar Hukum Batas Waktu
1 Dokumen lain-lain yang bersifat rahasia Dokumen lain-lain yang bersifat rahasia Tidak dapat dipublikasikan jika memuat surat menyurat intra atau antar badan publik yang secara undang-undang wajib dirahasiakan. UU 14/2008 Pasal 17 Selamanya
2 Dokumentasi Aplikasi dan Sistem Dokumentasi Aplikasi dan Sistem
  1. Berkaitan dengan hak kekayaan intelektual;
  2. Publikasi diizinkan untuk aplikasinya saja, sedangkan database tetap dilarang untuk dipublikasikan.
 — —
3 Dokumentasi Aplikasi dan Sistem Dokumentasi Aplikasi dan Sistem
  1. Berkaitan dengan hak kekayaan intelektual;
  2. Publikasi diizinkan untuk aplikasinya saja, sedangkan database tetap dilarang untuk dipublikasikan.
 UU 14/2008 Pasal 17 huruf b Setelah tidak digunakan
4 Sistem manajemen database Sistem manajemen database Menghindari akses dari pihak luar yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem maupun jaringan database.
  1. UU 14/2008
  2. UU 11/2008
 Selamanya
5 Source Code Source Code Menghindari risiko akses oleh pihak tak berwenang yang dapat memicu kerusakan sistem pada jaringan database.
  1. UU 14/2008
  2. UU 11/2008
 Selamanya
6 Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit (Itjen, BPK, BPKP Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit (Itjen, BPK, BPKP Menjaga kerahasiaan agar dokumen tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. PP 61/2010 Sampai dokumen hasil audit bersifat audited
7 Dokumen-dokumen Pemeriksaan (PKA, KKA, LTA, Berita Acara Pemeriksaan) Dokumen-dokumen Pemeriksaan (PKA, KKA, LTA, Berita Acara Pemeriksaan) Kebocoran data ini dapat merusak kualitas dan integritas pengawasan yang sedang disiapkan terhadap pihak yang diaudit. PP 61/2010 Sampai laporan tersebut bersifat audited
8 Laporan Hasil Audit BPKP Laporan Hasil Audit BPKP Merupakan memorandum antar badan publik yang wajib dirahasiakan menurut sifatnya, kecuali atas keputusan pengadilan atau komisi informasi.
  1. UU 14/2008
  2. PP 61/2010
 —
9 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Merupakan memorandum antar badan publik yang secara hukum bersifat rahasia, kecuali ada penetapan dari komisi informasi atau pengadilan.
  1. UU 14/2008
  2. PP 61/2010
 Sampai laporan tersebut bersifat audited
10 Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal Merupakan sarana komunikasi auditor terkait rekomendasi hasil audit. Jika dipublikasikan, berisiko mengungkap privasi seseorang serta berpotensi mengganggu proses penegakan hukum.
  1. KMA 207/2003
  2. UU 14/2008
 Selamanya
11 Laporan pengaduan Masyarakat individu/masyarakat Laporan pengaduan Masyarakat individu/masyarakat Identitas pelapor perlu dilindungi. Mengungkap data ini berisiko membocorkan aib yang bisa memicu fitnah dan melanggar hak privasi seseorang sesuai aturan hukum.
  1. UU 14/2008;
  2. PP 61/2010;
  3. KMA 256/2003
 Selamanya
12 Laporan hasil pemeriksaan khusus Laporan hasil pemeriksaan khusus Laporan pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus dilaporkan kepada aparat pengawasan fungsional sesuai pasal 15 Inpres 15 Tahun 1983 Inpres 15/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sampai pemeriksaan tersebut bersifat audited

Showing 1 to 12 of 33 results

Infografis

Lihat